PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Minggu, 08 April 2012 13:35

Penghapusan BMN

(Berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 11/S-Kel/BUA-PL/I/2007)

 

1. PROSEDUR PENGHAPUSAN :

1.

Surat usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding secara berjenjang disertai tembusan kepada Koordinator Wilayah ;

2.

Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi persyaratan maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

 

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR :

1.

Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;

2.

Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;

3.

Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus ;

4.

Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 ( Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 );

5.

Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun ;

6.

Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor) ;

7.

Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;

8.

Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;

9.

 Foto dari depan-samping-belakang ;

10.

 Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;

11.

Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);

12.

 Fotocopy STNK/BPKB ;

13.

Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang / terbakar / rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab / Pengguna Kendaraan  ( sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR / Tuntutan Ganti Rugi ), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas ;

 

3. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR :

1.

Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;

2.

Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;

3.

Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus ;

4.

Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang) ;

5.

Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;

6.

Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);

7.

Foto-foto barang yang akan dihapus ;

 

4. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI (REKONTRUKSI) :

1.

Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;

2.

Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;

3.

Laporan semester / saldo awal barang milik Negara ;

4.

Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan ;

5.

Fotocopy DIPA ;

6.

Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara setempat ;

7.

Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas PU (Cipta Karya).

 

Terakhir Diperbaharui ( Minggu, 08 April 2012 13:57 )
 
free pokerfree poker

KETUA & WAKIL KETUA

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Agenda Kegiatan

November 2018
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aplikasi Online

PERPUS

 

Pendapat Anda

Menurut Anda Pelayanan Pengadilan Agama Kab. Madiun?