PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 30 May 2013 14:17

POS BANTUAN HUKUM


Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapatkan dana DIPA sebesar Rp. 24.000.000, -dan melakukan kontrak kerja dengan PERADI Madiun.

Penerima Jasa Bantuan Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

  1. Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan :
  2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
  3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh  Pemohon Bantuan Hukum  dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama

STANDARD OPERATING PROCEDURES POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

DISKRIPSI :

Memberi pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

Memberikan Akses peradilan kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa advokat

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 30 Agustus 2018 08:22 )
 
free pokerfree poker

KETUA & WAKIL KETUA

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Agenda Kegiatan

November 2018
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aplikasi Online

PERPUS

 

Pendapat Anda

Menurut Anda Pelayanan Pengadilan Agama Kab. Madiun?