Diklat Riyadh IV Akan Segera Dilaksanakan PDF Cetak Surel
Rabu, 28 September 2016 08:53

Jakarta | Badilag.net

Menindaklanjuti arahan Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, MH perihal informasi pelaksanaan diklat ekonomi syariah di Riyadh Arab Saudi Angkatan IV (Diklat Riyadh IV) yang diterima melalui sambungan telepon langsung dari Dekan Ma'had 'Ali Lil Qadha (Sekolah Tinggi Peradilan) Dr. Abdullah Abdurrahman Al Turaikiy pada hari Ahad (18/9) malam, Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama H. Sugeng, SH., MH  berkunjung ke kampus LIPIA Jakarta untuk melakukan koordinasi pada hari Senin (26/9).

Kasubdit Pengembangan didampingi Kasi Pengembangan Mutu Hakim Fitriza Agustina, SE., MM., Kasi Pengembangan Mutu Panitera dan Juru Sita M. Tasdik, S.Pd., Mahrus, Lc., MH (Hakim Yustisial) dan Sandra Wahyudi (Staf) melakukan pembicaraan dengan Direktur Pelayanan Publik dan Edukasi Masyarakat Berkelanjutan Dr. Nadib Su’ud Al Rosyidi seputar persiapan pelaksanaan Diklat Riyadh IV disamping juga melakukan penjajagan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan badan peradilan agama.

“Selama sepekan kami Ditjen Badilag sudah melakukan pendataan ulang para Peserta Diklat Riyadh IV (PDR IV), baik kesiapan dokumen paspor, kartu miningitis maupun kesiapan lainnya, dan hasilnya kami serahkan Surat Dirjen Badilag perihal daftar nama PDR IV lengkap dengan fotokopi paspor masing-masing, termasuk satu paspor peserta yang sedang dalam proses perpanjangan dan satu paspor peserta yang sedang melaksanakan ibadah haji,” papar Sugeng.

“Kami akan segera menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag untuk proses penerbitan visa bagi para PDR IV, termasuk penggantian satu nama PDR IV yang telah mengundurkan diri dengan peserta lainnya yang dinyatakan lulus oleh pihak Riyadh nantinya,” ungkap Nadib.

Nadib lebih jauh menyatakan bahwa LIPIA siap mengadakan kerjasama bimtek seputar bidang Bahasa Arab, Studi Islam, dan Ekonomi Syariah, ataupun bidang-bidang lainnya untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badilag MA RI.

[Ibnu AR]

 
Prospek SIPP di Peradilan Agama (1) PDF Cetak Surel
Kamis, 22 September 2016 08:41

SIPP-PAMKD

Ribuan hakim dan pegawai di lingkungan peradilan agama yang jadi pengguna Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini dihadapkan pada dilema yang sama. Di satu sisi, mereka diharuskan menggunakan SIPP sebagai alat bantu pengadministrasian perkara. Di lain sisi, alat bantu tersebut belum sepenuhnya bisa diandalkan, karena fungsi-fungsi dan kegunaannya masih terbatas.

“Kalau kami menggunakan SIPP, kinerja kami agak terhambat. Sebaliknya kalau kami tidak menggunakan SIPP, kami disalahkan,” kata seorang pegawai pengadilan agama.

SIPP, yang kini telah berversi 3.1.3, adalah satu paket aplikasi untuk empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mula-mula yang menggunakanannya adalah lingkungan peradilan umum, kemudian disusul lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan militer dan peradilan agama.

Pada dasarnya SIPP terbagi menjadi tiga. Pertama, SIPP untuk proses pengadministrasian perkara di pengadilan atau disebut SIPP lokal. Kedua, SIPP untuk penelusuran perkara oleh publik atau disebut SIPP web. Dan ketiga, SIPP untuk pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan-pengadilan oleh MA atau disebut SIPP MA. Masing-masing dari ketiga jenis SIPP itu punya menu-menu dan pelbagai submenu yang berbeda-beda.

Awalnya, aplikasi yang bernama lain CTS (Case Tracking System) ini dibuat untuk lebih memudahkan publik mengakses riwayat perkara, seiring dengan komitmen MA untuk mentransparansikan lembaga peradilan. Kemudian, dilandasi oleh keinginan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja pengadilan-pengadilan, dibuatlah SIPP untuk MA.

Pada perkembangannya yang mutakhir, fungsi SIPP diperlebar cakupannya sehingga menjadi alat bantu proses pengadministrasian perkara pada empat lingkungan peradilan di bawah MA.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 22 September 2016 08:45 )
 
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Tahun 2016 PDF Cetak Surel
Rabu, 14 September 2016 10:33

IMG_1503

Jakarta | Badilag.net

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. H. Abdul Manaf, M.H. di sela-sela pembukaan rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Tahun 2016 menekankan pentingnya disiplin pegawai di lingkungan badan peradilan agama.

“Silakan PERMA No. 7, 8 dan 9 Tahun 2016 untuk dibaca dan diterapkan dalam lingkungan kerja. Dan peraturan-peraturan  tersebut sudah diunggah di website Mahkamah Agung. Jangan sampai tidak dibaca sama sekali.” Ungkap Manaf.

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 14 September 2016 10:38 )
 


Halaman 12 dari 12
free pokerfree poker

KETUA & WAKIL KETUA

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Agenda Kegiatan

November 2018
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aplikasi Online

PERPUS

 

Pendapat Anda

Menurut Anda Pelayanan Pengadilan Agama Kab. Madiun?