PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 30 Agustus 2017 09:05

Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2010 dan awal 2011 Mahkamah Agung masih melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan reformasi birokrasi sesuai Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dengan demikian sebagian besar laporan ini berisi capaian-capaian program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri PAN Nomor:PER/15/M.PAN/7/2008. Namun demikian semester dua tahun 2011 ini, Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2035 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Acuan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

  1. (Buku 1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
  1. (Buku 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
  1. (Buku 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
  1. (Buku 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
  1. (Buku 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
  1. (Buku 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
  1. (Buku 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins
  1. (Buku 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan
  1. (Buku 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga

Untuk mengetahui secara lengkap Buku Saku RB dan Laporan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, silahkan klik tautan berikut ini: https://www.mahkamahagung.go.id/media/3236

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 30 Agustus 2017 09:44 )
 
free pokerfree poker

KETUA & WAKIL KETUA

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Agenda Kegiatan

November 2018
Se Se Ra Ka Ju Sa Mi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aplikasi Online

PERPUS

 

Pendapat Anda

Menurut Anda Pelayanan Pengadilan Agama Kab. Madiun?